PENENTUAN PERAN KONTRAKTOR DALAM PEMBANGUNAN

KONTRAKTOR BANGUNAN 

Kontraktor bangunan jakarta timur, kontraktor jakarta timur, kontraktor interior kota jakarta timur daerah khusus ibukota jakarta memang semakin mudah ditemukan. Namun bukan berarti anda yang ingin membangun bisa langsung membuat kesepakatan. Tentunya ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan dengan baik terlebih dahulu sebelum melakukan kesepakatan kontrak kerja. Ini dimaksudkan untuk membuat proses pembangunan bisa berjalan lancar. Juga digunakan untuk menghindarkan dari kecurangan yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Seperti diketahui bahwa untuk mendapatkan kontraktor bangunan sekarang ini bukan hal sulit. Klien bisa memanfaatkan banyak sumber informasi untuk mendapatkan kontraktor bangunan. Di zaman yang serba canggih dan modern ini banyak orang memanfaatkan media online untuk mendapatkan berbagai informasi.

Termasuk mendapatkan informasi mengenai kontraktor bangunan yang ada di Jakarta timur. Dari media online ini kita bisa mendapatkan puluhan sampai ribuan informasi mengenai kontraktor bangunan. Yang mana bisa membuat anda semakin pening. Sehingga anda harus membuat pertimbangan yang lebih matang jika ingin melakukan kerja sama dengan kontraktor dari media online ini. Selain itu anda pun bisa mencari kontraktor ini dari teman atau kerabat yang sudah pernah menggunakan jasa mereka sebelumnya. Pasti mereka bisa memberikan informasi yang tepat mengenai kontraktor bangunan jakarta timur terbaik dan berpengalaman.

5 Masalah Utama Yang Dihadapi Kontraktor Jakarta Timur

Ketika anda ingin membangun baik itu rumah, café, gedung atau yang lainnya tentunya anda membutuhkan kontraktor. Secara garis besar mereka adalah badan usaha atau perseorangan yang memiliki keterampilan dalam pembangunan. Selain itu mereka pun bisa menjadi kontraktor interior kota jakarta timur daerah khusus ibukota jakarta. Tentunya anda tidak bisa membangun rumah sendirian tanpa bantuan pihak lain bukan? Oleh sebab itulah kontraktor bangunan menjadi pilihan terbaik untuk anda. Karena kontraktor ini bisa membantu anda dalam pembangunan. Biasanya kontraktor ini pun akan bekerja sama dengan pihak lainnya. Dengan begitu proses pembangunan menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Dan seperti yang diketahui bahwa untuk mendapatkan kontraktor bangunan jakarta timur bukan hal sulit. Meskipun begitu anda tetap harus membuat pertimbangan yang matang sebelum melakukan kerja sama.

Misalnya mempertimbangkan dengan baik pelayanan dari kontraktor bangunan itu sendiri. Sebagian besar klien yang melakukan kerja sama dengan kontraktor bangunan tentunya ingin mendapatkan pelayanan maksimal. Oleh sebab itulah anda harus mempertimbangkan dengan baik bagaimana pelayanan yang diberikan oleh kontraktor jakarta timur. Selanjutnya anda pun harus mempertimbangkan dengan baik kualitas hasil bangunan yang telah kontraktor tersebut selesaikan. Anda bisa meminta portofolio hasil kerja dari kontraktor interior kota jakarta timur daerah khusus ibukota jakarta.

Peran kontraktor bangunan jakarta timur yang besar terkadang bisa menimbulkan berbagai permasalahan. Dan berikut ini ada lima masalah yang sering dihadapi oleh para kontraktor.

1. Miskomunikasi dengan tukang bangunan

Salah satu tugas dari kontraktor jakarta timur adalah untuk menemukan tukang bangunan. Yang mana harus tepat dan bisa diajak kerja sama dengan baik. Apabila tukang bangunan yang dipilih kurang sesuai untuk proyek pembangunan. Maka akan sering terjadi miskomunikasi dengan pihak tukang bangunan. Dan hal ini akan berpengaruh pada pekerjaan tukang yang lain dan hasil bangunan itu sendiri. Bahkan beberapa pekerjaan akan terbengkalai dan hasil bangunan tidak sesuai dengan yang dijanjikan pihak kontraktor. Supaya tidak terjadi komunikasi dengan pihak tukang, maka pihak kontraktor harus membuat pertimbangan yang matang. Yakni mengenai keprofesionalitasan dan pengalaman tukang bangunan yang dipilih. Jika sudah mendapatkan tukang bangunan yang berpengalaman dan profesional. Pihak kontraktor interior kota jakarta timur daerah khusus ibukota jakarta hanya perlu memberikan pengarahan dan kepercayaan.

2. Menentukan material bangunan yang akan digunakan

Pemilihan material bangunan yang akan digunakan ini berpengaruh pada kualitas bangunan. Misalnya anda menggunakan bahan bangunan berkualitas tinggi, tentu hasil bangunannya akan berkualitas. Dalam pemilihan material ini pihak kontraktor bangunan jakarta timur dihadapkan pada harga material itu sendiri. Juga pada anggaran yang sudah dipersiapkan oleh pemilik bangunan. Dan tugas kontraktor yang baik adalah mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan material permintaan klien. Namun terkadang klien menginginkan material terbaik, padahal anggaran yang dikeluarkan terbilang terbatas. Hal ini tentunya membuat pihak kontraktor menjadi kebingungan. Untuk mengatasi hal tersebut pihak kontraktor biasanya akan membeli material berukuran besar sehingga perhitungannya lebih murah.

3. Menghadapi supplier nakal

Setelah rancangan material bangunan selesai dibuat, maka kontraktor jakarta timur akan menentukan toko material yang tepat. Perlu diketahui bahwa supplier material bangunan yang dipilih bisa berpengaruh pada kualitas barang dan estimasi pengiriman. Dan supplier material bangunan terbaik tentunya akan mempertahankan reputasi yang dimilikinya. Yang mana barang tidak asal, keasliannya terjaga, dan sudah diseleksi terlebih dahulu. Juga dari segi pengiriman pun tepat waktu dan sesuai pesanan pihak kontraktor interior kota jakarta timur daerah khusus ibukota jakarta. Namun terkadang ada beberapa supplier yang nakal dengan memberikan material tidak sesuai permintaan. Sehingga hal ini akan merugikan pihak kontraktor dan pemilik bangunan tentunya. Oleh sebab itulah akan lebih baik jika pihak kontraktor bisa memilih supplier yang baik untuk membeli material bangunan.

4. Perhitungan waktu yang meleset

Kebanyakan klien akan menuntut estimasi bangunan supaya cepat-cepat diselesaikan. Meskipun diketahui bahwa estimasi tidak pasti, namun kontraktor bangunan jakarta timur tetap harus memberikan estimasi tersebut. Yang mana harus penuh perhitungan. Bisa dikatakan jika pembangunan tersebut harus diselesaikan sesuai jadwal yang sudah disepakati bersama. Ada beberapa hal yang membuat pembangunan ini menjadi lama dan meleset. Misalnya dari segi SDM, faktor alam, keterlambatan material dari pihak supplier, dan masih banyak lainnya.

5. Menghadapi kegagalan bangunan

Perlu diketahui bahwa tanggung jawab kontraktor jakarta timur tidak hanya sebatas menyelesaikan proyek pembangunan saja. Saat kontrak kerja dengan kontraktor bangunan dan klien berlangsung, ada yang namanya masa retensi. Dimana masa ini merupakan masa perawatan yang harus dilakukan oleh kontraktor interior kota jakarta timur daerah khusus ibukota jakarta tersebut. Untuk lamanya masa perawatan ini pun tergantung dari kesepakatan yang dibuat antara klien dan kontraktor. Bisa dalam hitungan hari, minggu atau bulan. Dan dalam waktu perawatan ini ada kemungkinan hasil bangunan tidak sesuai dengan keinginan klien. Oleh sebab itulah pihak kontraktor harus membuat pertimbangan yang matang terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan.

PENENTUAN PERAN DAN FUNGSI KONSULTAN DALAM PEMBANGUNAN

PERANAN KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

ABSTRAK

Penggunaan jasa konsultan manajemen konstruksi biasanya hanya pada proyek berskala besar, dimana konsultan manajemen konstruksi berperan untuk mengelola manajemen proyek. Meskipun demikian, penggunaan jasa konsultasi ini tidak menjamin suatu proyek pembangunan bisa berjalan lancar. Berbagai permasalahan pada tahap pelaksanaan pembangunan sering terjadi. Faktor-faktor penyebabnya antara lain: organisasi proyek yang tidak tertata rapi, sumber daya manusia yang tidak profesional ataupun kendala alam. Oleh karena itu, perlu ditinjau apa saja peranan konsultan manajemen konstruksi dan bagaimana implementasi peranan tersebut dilapangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab Konsultan Manajemen Konstruksi terhadap pelaksanaan proyek pembangunan Star Square

Dalam pelaksanaan penelitian disusun suatu lingkup perencanaan yang meliputi: studi literatur, persiapan menentukan data yang diperlukan, pengambilan data primer langsung dari objek yang diteliti melalui survei lapangan dan wawancara, pengumpulan data sekunder, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Proyek pembangunan Star Square masih dalam tahap awal, namun dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya keterlambatan waktu pelaksanaan proyek dikarenakan adanya masalah dalam pengiriman material, adanya perbedaan orientasi hari libur diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. serta kurangnya peran konsultan manajemen konstruksi dalam mengatasi masalah keterlambatan tersebut.

Kata Kunci : konsultan manajemen konstruksi, pelaksanaan, waktu.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam suatu pelaksanaan proyek konstruksi terdiri dari serangkaian aktivitas-aktivitas yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Untuk itu, diperlukan suatu manajemen konstruksi yang tepat dan dapat mengendalikan suatu proyek konstruksi mulai dari tahap perencanaan, tahap perancangan, tahap pelelangan, tahap pelaksanaan dan tahap sesudah pelaksanaan. Dalam mengendalikan tahap demi tahap tersebut, dibutuhkan konsultan manajemen konstruksi.

Saat ini masih saja sering terjadi keterlambatan dan penyimpangan kualitas konstruksi pada tahap pelaksanaan proyek bukan hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga disebabkan oleh beberapa hal

antara      lain        koordinasi,      komunikasi,

administrasi, pemberdayaan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia yang kurang optimal.

Penggunaan jasa konsultasi proyek atau lebih dikenal dengan konsultan manajemen konstruksi biasanya digunakan pada proyek berskala besar, dan merupakan suatu tim kerja yang memiliki keahlian dalam mengelola manajemen proyek dan bertugas memantau, mengendalikan serta ikut terlibat pada proses proyek. Sehingga di harapkan mampu mengatasi dan mengantisipasi penyimpangan serta masalah dalam suatu proyek pembangunan.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik melihat sejauh mana Peranan Konsultan Manajemen Konstruksi pada tahap Pelaksanaan Proyek Pembangunan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil studi kasus pembangunan Star Square.

Jurnal Sipil Statik Vol.1 No.3, Februari 2013 (215-218)

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta mengevaluasi peran Konsultan Manajemen Konstruksi pada tahap pelaksanaan proyek pembangunan Star Square.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan dan informasi dalam pengembangan ilmu manajemen khususnya dibidang teknik sipil tentang Peranan

Manajemen Konstruksi pada tahap pelaksanaan.

Batasan masalah

Pada dasarnya proyek-proyek pemba-ngunan meliputi tahapan perencanaan, perancangan, pelelangan, pelaksanaan, dan sesudah pelaksanaan. Dalam penelitian ini, masalah dibatasi pada tahap pelaksanaan pembangunan Star Square.

LANDASAN TEORI

Manajemen terdapat dalam semua kegiatan manusia baik dalam rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, manajemen perlu untuk dipelajari dan selanjutnya diaplikasikan. Berikut ini pengertian dasar manajemen menurut beberapa tokoh manajemen yang telah mendefinisikan manajemen (Tarore dan Mandagi, 2006). Manajemen konstruksi dapat dipahami sebagai suatu proses manajemen, dimana manajemen terdiri dari serangkaian tahap kegiatan yang diarahkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Konsultan manajemen konstruksi adalah suatu badan/lembaga multidisiplin profesional, tangguh dan independen yang bekerja untuk pemilik proyek dari saat awal perencanaan sampai pengoperasian proyek, mampu bekerjasama dengan konsultan perencana (architect engineer) guna mencapai hasil yang optimal dalam aspek waktu, biaya serta kualitas seperti yang

sudah ditentukan atau diinginkan sebelumnya (Tarore dan Mandagi, 2006).

Dilihat dari sumber daya dan waktu yang diperlukan, maka proyek dapat merupakan kegiatan yang berskala besar, sedang ataupun kecil.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian disusun suatu lingkup perencanaan yang meliputi. Studi Literatur, mencari bahan pustaka untuk menunjang penelitian. Persiapan, menentukan data yang akan diperlukan dalam penelitian. Pengambilan data, terbagi menjadi data primer, adalah data langsung dari objek yang diteliti, yaitu melalui survei lapangan dan wawancara. Data sekunder, adalah data yang diambil dari data yang telah ada atau data yang telah disurvei sebelumnya oleh instansi atau badan usaha lain. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data proyek :
Nama Proyek		: Pembangunan StarSquare
Lokasi Proyek		: Kompleks Bahu Mall,

Jln. Wolter Mongisidi, Manado.

Konsultan Manajemen Konstruksi :

PT. Recta Construction.

Pemberi Tugas:

PT. Artoda Karya Gemilang.

Peranan Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK) PT. Recta Construction terhadap Pelaksanaan Pembangunan Star Square

1.      Mengkoordinir dan memberi pengarah-an pada pihak-pihak yang terlibat.

2.      Melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan.

Dari hasil tinjauan kembali/pengawasan KMK secara keseluruhan, didapat beberapa pekerjaan yang cacat atau harus diperbaiki. Dalam perbaikan tersebut, KMK akan terus mengawasi sampai pekerjaan tersebut selesai

diperbaiki. Pengawasan dilakukan dengan menilai pekerjaan sesuai/tidak sesuai dengan spesifikasi. Konsep pengawasan pekerjaan pengawasan disebut pengawasan preventif, yaitu

meminimalkan kesalahan yang mengakibatkan pembongkaran dan pengulangan pekerjaan yang tidak perlu

karena kesalahan gambar/mutu pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Jurnal Sipil Statik Vol.1 No.3, Februari 2013 (215-218)

3.      Memproses sertifikat dan berita acara yang diperlukan selama pelaksanaan. Konsultan memproses berita acara serah terima lapangan berita acara serah terima lapangan sebagai site proyek yang diserahkan dari PT. Artoda Karya Gemilang selaku pihak pertama/pemilik dan diserahkan kepada PT. Wijaya Karya selaku pihak kedua/kontraktor.

4.      Mengendalikan jadwal pelaksanaan berdasarkan jadwal induk.

Peranan KMK PT. Recta Construction dalam mengendalikan jadwal pelak-sanaan tidak dijalankan sepenuhnya. Masalah keuangan dalam pembangunan proyek Star Square tidak dapat ditang-gulangi oleh KMK. Segi manajemen keuangan dari kontraktor-kontraktor yang kurang, menyebabkan kontraktor-kontraktor tersebut hanya mengandalkan biaya dari pemilik proyek.

5.      Mengkoordinir ketersediaan fasilitas pendukung.

Fasilitas-fasilitas pendukung sudah disediakan oleh pemilik proyek PT. Artoda Karya Gemilang. Fasilitas pendukung tersebut termasuk didalam-nya pengadaan air, listrik, telepon, kantor, gudang, mess, dll. KMK PT. Recta Construction bertanggung jawab atas penggunaan fasilitas pendukung tersebut dan memastikan bahwa fasilitas

tersebut digunakan sebagaimana mestinya.

6.      Memimpin rapat koordinasi lapangan. KMK PT. Recta Construction murni sebagai wakil pemilik proyek dan wajib memimpin rapat koordinasi lapangan. Di dalamnya dibahas kendala-kendala yang dihadapi kontraktor dan bagaimana cara mengatasinya. Rapat koordinasi dilaksanakan setiap hari Kamis.

7.      Memberikan rekomendasi untuk me-nunjuk kontraktor dan sub-kontraktor spesialis .

Dalam proyek ini, peran KMK PT. Recta Construction tidak diberi tanggung jawab oleh pemilik proyek untuk mengurus peran ini.

8.      Memproses pengadaan gambar kerja dan contoh material dari kontraktor. Konsultan memproses gambar dari kontraktor PT. Wijaya Karya untuk pemancangan tiang pondasi.

9.      Mengawasi pengadaan dan kualitas tenaga kerja, material dan peralatan dari para kontraktor.

Konsultan manajemen konstruksi mengawasi pekerjaan di lapangan, dan disesuaikan dengan apa yang dilaporkan kontraktor pada laporan harian.

10.  Menyiapkan prosedur untuk perubahan dan pekerjaan tambahan.

Konsultan memberi instruksi untuk penambahan pekerjaan pemancangan di area West Entrance.

11.  Menyusun program untuk keselamatan kerja dan keamanan proyek.

-          Tidak dilaksanakan.

Keselamatan kerja: KMK menerapkan program keselamatan secara konsisten seperti: pembersihan proyek, pemakaian helm, sepatu lapangan, identitas pekerja, pemasangan jaring pengaman, rambu di sekeliling lubang terbuka (galian, lift), tanda dilarang merokok di dalam proyek, kotak P3K dan menyediakan asuransi JAMSOSTEK untuk para pekerja. Program keselamatan kerja akan meningkatkan produktivitas para pekerja. Keamanan proyek: Penjagaan proyek dengan menyediakan satpam untuk jaga dalam hal ini KMK tidak diberi tanggung jawab untuk peran ini.

12.  Menyusun laporan berkala dan merekam data-data lapangan.

Dalam laporan bulanan KMK PT. Recta Construction terhadap PT. Artoda Karya Gemilang berisikan :

a)  Status paket pekerjaan.

b)  Legalitas dan data-data pelaksanaan.

c)  Lampiran foto kegiatan lapangan dan monitoring cuaca.

13.  Memproses pembayaran para kontrak-tor.

Kontraktor dibayar per bulan dan didasarkan pada volume pekerjaan yang dicapai per bulan. Pencapaian volume tesebut dapat dilihat pada weekly progress. Dalam 1 bulan, kontraktor memasukkan 4 weekly progress.

14.  Memproses tuntutan.

Pihak KMK belum menerima laporan Tuntutan dari pihak yang terlibat dalam proyek ini.

15.  Memproses pengadaan gambar lengkap. KMK PT. Recta Construction belum diperlukan untuk memproses gambar yang diajukan pihak kontraktor.

Jurnal Sipil Statik Vol.1 No.3, Februari 2013 (215-218)

PENUTUP

Kesimpulan

Pada  tahap  pelaksanaan  pembangunan

Star Square ,konsultan manajemen konstruksi cukup berperan dengan baik dalam koordinasi, walaupun ada beberapa tugas yang tidak/belum dilaksanakan. Permasalahan yang di temui adalah terjadinya keterlambatan dalam pengiriman material serta kurangnya peran dari konsultan dalam mengatasi masalah ini. Namun, walau ada sedikit keterlambatan,

pelaksanaan proyek ini berjalan sesuai jadwal yang direncanakan.

Saran

Dengan melihat pelaksanaan proyek Star Square, peneliti memberikan saran agar supaya konsultan manajemen konstruksi lebih memberikan perhatian terhadap masalah-masalah yang timbul terutama masalah keterlambatan pengiriman material, serta mewujudkan kerja sama yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek sehingga akan memberikan landasan kuat bagi pelaksanaan proyek.

DAFTAR PUSTAKA

Tarore, Huibert, dan Mandagi, Robert J.M., 2006. Sistem Manajemen Proyek Konstruksi (SIMPROKON), Tim Penerbit JTS Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi. Manado.

PERAN DAN FUNGSI PPK DALAM PELELANGAN

 
Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah  pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 angka 10 Perpres No.16 Tahun 2018). Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berlandaskan pada kontrak/perjanjian, merupakan kegiatan yang membutuhkan banyak pemahaman dan atau kemampuan mulai dari perencanaan pengadaan sampai selesainya pekerjaan yang terdiri dari tahapan perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan/pekerjaan dan pengendalian, penandatangan kontrak/perjanjian, dan melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan. Sehingga PPK bertanggung jawab secara administrasi, teknis dan finansial terhadap pengadaan barang dan jasa.

Dengan demikian PPK mewakili SKPD-nya dalam membuat perikatan atau perjanjian dengan pihak lain, tanpa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berarti instansi tersebut tidak bisa melakukan perjanjian dengan pihak lain. Berhasil dan tidaknya proses suatu pengadaan barang dan jasa pada satu instansi tergantung pada Pejabat Pembuat Komitmen. Ini berarti bahwa tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen berkaitan erat dengan penggunaan anggaran negara atau pengelolaan keuangan, karena itu dalam pelaksanaannya menuntut suatu keahlian dan ketelitian serta tanggung jawab yang berbeda dengan tugas pokok seorang pegawai administrasi lainnya. Kesalahan dalam pelaksanaan tugas PPK akan berakibat timbulnya kerugian negara yang berujung pada tuntutan ganti rugi atau tuntutan lainnya.

Di era lama, orang menganggap jabatan PPK merupakan "lahan basah", karena ‘memakmurkan’ orang yang menjabatnya. Sehingga banyak pejabat struktural kadang berlomba-lomba untuk menjadi PPK. Tetapi di era reformasi saat ini, jabatan PPK menjadi momok bagi birokrat. Alasannya tidak lain karena PPK sangat rentan dengan masalah hukum, terkait dengan pelaksanaan kontrak. Akan sangat lazim kita jumpai kasus tindak pidana korupsi terkait Pengadaan Barang/Jasa, pastilah menyeret PPK dan penyedia barang/jasa. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari dokumen kontrak yang dibuat oleh PPK dan Penyedia.

Personil kegiatan pengadaan sendiri antara lain PA/KPA, PPK, Unit Layanan Pengadaan, Panitia Pengadaan, Pejabat Pengadaan  dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah menjadi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebabkan adanya perubahan tugas Perjabat Pembuat Komitmen (PPK). Di bawah ini akan dijelaskan mengenai pembahasan tugas pokok dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasar Perpres No. 16 Tahun 2018.

Tugas Pokok dan Wewenang PPK (Perpres 16/2018, pasal 11)

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
a. menyusun perencanaan pengadaan;
b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
c. menetapkan rancangan kontrak;
d. menetapkan HPS;
e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
g. menetapkan tim pendukung;
h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
k. mengendalikan Kontrak;
l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;

n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
o. menilai kinerja Penyedia.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Beberapa Catatan Kesimpulan Tugas PPK sebagai berikut;

1. Menyusun Perencanaan pengadaan = menyusun spek, HPS dan rancangan kontrak
2. Menetapkan tim pendukung seperti  tenaga administrasi, direksi lapangan, direksi teknis
3. Menetapkan tim atau tenaga ahli yaitu tim atau orang yang kompeten melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA,  untuk Prepres 16/2018 serah terima dengan penyedia dilakukan oleh PPK ( bukan oleh PPHP lagi), maka PPK dapat melakukan sendiri, atau dibantu tim pendukung, tim atau tenaga ahli dan atau konsultan pengawas 
4. Melaksanakan E-purchasing = PPK dapat langsung bertransaksi produk-produk katalaog. PPK bisa melakukan sendiri epurchasing. Sedangkan nilai s.d Rp 200jt  oleh pejabat pengadaan
5. Menilai kinerja Penyedia yaitu menilai pelaksanaan kontrak oleh penyedia
6. PPK  dapat dibantu oleh Pengelola pengadaan barang / jasa = dibantu oleh jabatan fungsional pengadaan

Catatan :

1. PPK ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran), Pasal 9 Ayat 1 huruf  g Perpres 16/2108 ;
2. PPK memiliki kewenangan menandatangani kontrak sebagai pelimpahan kewenangan dari PA/KPA ;
3. Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk, KPA dapat merangkap sebagai PPK ;
4. PPK dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ;
5. Setelah Pekerjaan selesai 100%, PPK memeriksa, menerima Pekerjaan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima.
6. PPK menetapkan Pengenaan sanksi denda keterlambatan dalam Kontrak sebesar 1 % (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan ;
7. PPK wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa paling lambat Desember 2023 ;
8. PPK dapat mengusulkan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam ;
9. PPK dapat dibantu oleh Pengeolal Pengadaan. 

Tugas-tugas lain dari PPK selain tersebut di atas antara lain :

Mengusulkan kepada PA/KPA :

1. Perubahan paket pekerjaan, dan/atau
2. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
3. Menetapkan tim pendukung
4. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan
5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

Sedangkan berdasarkan pasal 13 Perpres No. 54 Tahun 2010, PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkn dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

Syarat-syarat Menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai tugas pokok PPK atau dalam bahasa inggrisnya The commitment maker official, lalu sebenarnya apa sajakah syarat-syarat seseorang bisa menduduki jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)?. Berikut ini uraiannya.

Dalam Perpres 54 Tahun 2010 pasal 12 ayat 2, syarat menjadi PPK tersurat dengan tegas :

1. memiliki integritas;
2. memiliki disiplin tinggi;
3. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
4. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
5. menandatangani Pakta Integritas;
6. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
7. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Kemudian dijelaskan lagi bahwa persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:

1. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
2. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
3. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Lalu muncul pertanyaan, jika sudah menjabat sebagai pejabat eselon ingin menjadi PPK apakah harus memenuhi syarat di atas?. Oh tentu saja, syarat diatas merupakan syarat mutlak untuk menjadi PPK. Bahkan, PPK tidak harus dijabat oleh seseorang yang mempunyai eselon.

Tugas PPK pada Setiap Tahapan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

TAHAP PERENCANAAN KONTRAK

Pada tahap awal sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan, sebagai seorang yang ditunjuk sebagai komandan pengadaan barang/jasa, PPK dapat mengundang UKPBJ/pejabat pengadaan dan tim teknis untuk mengkaji ulang tentang Rencana Umum Pengadaan yang telah ditetapkan oleh PA/KPA dalam rapat koordinasi awal. Dalam rangka mengkaji ulang kebijakan umum tersebut PPK bersama tim teknis maupun Unit Layanan Pengadaan /Pejabat Pengadaan dapat mere-view hal-hal :

1. Apakah kajian ulang pemaketan pekerjaan sudah mengakomodir unsur-unsur prinsip pengadaan seperti dalam pasal 5 Perpres 54 tahun 2010 antara lain unsur effisiensi, effektifitas, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel serta mendorong persaingan sehat, meningkatkan peran usaha kecil dan penggunaan produksi dalam negeri.
2. Apakah kajian ulang biaya yang tercantum didalam rencana umum pengadaan masih layak untuk dilaksanakan pada saat pekerjaan fisik dilaksanakan. Hal ini dipertimbangkan karena proses pengajuan anggaran (pagu) biasanya memerlukan waktu yang cukup lama hingga persetujuan anggaran. Pengkajian ulang pemaketan pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan survei pasar.
3. Apakah kajian ulang paket-paket sebagaimana rencana umum pengadaan masih dapat digabungkan dan/atau dipecah demi effektifitas dan effisiensi sejauh tidak untuk menghindari pelelangan dan tidak menghalangi pengusaha kecil untuk ikut serta.
4. Apakah kajian tentang Kerangka Acuan Kerja, Spesifikasi teknis dan Gambar, waktu pelaksanaan dan hal-hal lain yang dapat merubah lingkup dan output pekerjaan.
5. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara :

• Apabila PPK dan Unit Layanan Pengadaan /Pejabat Pengadaan sepakat untuk merubah Rencana Umum Pengadaan (RUP_ maka perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali;
• Apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan Unit Layanan Pengadaan /Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan; dan putusan PA/KPA bersifat final.

Berdasar kesepakatan PPK dan Unit Layanan Pengadaan /Pejabat Pengadaan dan/atau keputusan PA/KPA, maka PPK menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang meliputi: kebijakan  umum, rencana penganggaran biaya dan Kerangka Acuan Kerja. Dan selanjutnya PPK menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan (Perpres 54 tahun 2010, hal 177).

Spesifikasi Teknis Barang/ Jasa

Dalam Perpres 70 tahun 2012 pasal 11 ayat  1.a.1. menyebutkan bahwa salah satu tugas PPK adalah menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa. Penyusunan spesifikasi teknis merupakan hak PPK dan tugas ini adalah sangat riskan dan krusial, karena spesifikasi merupakan dasar dalam proses pengadaan barang/jasa dan tidak boleh mengarah pada merek/brand tertentu. Setiap penawaran dari penyedia barang/jasa harus memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan.

Yang menjadi permasalahan adalah, luasnya ruang lingkup pengadaan barang/jasa bila dibandingkan dengan ruang lingkup pengetahuan PPK. Seorang PPK harus memahami spesifikasi teknis pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Seorang PPK tidak bisa berlindung dibalik tim teknis atau tim pendukung yang menyiapkan spesifikasi teknis. Seorang PPK tidak bisa berlindung dibalik konsultan perencana dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Walaupun sebagian kegiatan perencanaan memang harus diserahkan kepada ahlinya, namun pokok pikiran serta inti dari spesifikasi tetap harus dipahami oleh PPK. PPK tidak boleh berucap “saya lulusan sosial, jadi tidak paham bangunan.” Apabila ditemukan kesalahan perencanaan konstruksi, maka oleh penyidik atau pemeriksa tetap akan diminta pertanggungjawabannya. Disini dituntut keluasan pengetahuan dan pengalaman dari seorang PPK (Khalid Mustafa).

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Tugas lainnya dari PPK adalah menyusun HPS. PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan dan riwayat HPS harus didokumentasi oleh PPK secara baik.

Untuk mengetahui lebih detail mengenai langkah dalam penyusunan HPS dan fungsi HPS sendiri bisa dibaca disini.

Sesuai dengan pasal 66 ayat (7) Perpres 70 tahun 2012 menyebutkan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :

1. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang dan jasa.
2. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
3. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan
4. Daftar biasa/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal
5. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya
6. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia
7. Hasil perbandingan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain
8. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate)
9. Norma index, dan/atau
10. Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Kasus yang paling banyak menimpa pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah kasus mark up dan salah satu penyebabnya terletak pada penyusunan HPS. Berikut ini postingan sebelumnya, mengenai Panduan Penyusunan HPS agar Tidak Terkena Kasus Mark-up dan Tidak Gagal Lelang. Memang dalam menyusun HPS membutuhkan keahlian tersendiri, selain harus memahami karakteristik spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan, juga harus mengetahui sumber dari barang/jasa tersebut. Harga barang pabrikan tentu saja berbeda dengan harga distributor apalagi harga pasar.

Yang paling sering terjadi, entah karena kesengajaan atau karena ketidaktahuan, PPK menyerahkan perhitungan HPS kepada penyedia barang/jasa atau malah kepada broker bin makelar yang melipatgandakan harga tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. PPK langsung mengambil harga tersebut tanpa melakukan cek and recheck lagi. Akibatnya pada saat pengadaan selesai dan dilakukan pemeriksanaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau aparat hukum lainnya, ditemukan mark up harga dan mengakibatkan kerugian negara. Lagi-lagi karena ketidaktahuan dan keinginan kerja cepat dan tidak teliti menjerumuskan PPK ke ranah hukum.

Memilih Jenis Kontrak yang akan Digunakan

Tugas lain dari PPK adalah membuat rancangan kontrak sesuai dengan Perpres 70 tahun 2012 pasal 11 ayat 1.a.3. Kontrak merupakan ikatan utama antara penyedia barang/jasa dengan PPK. Draft kontrak seyogyanya berisi hal-hal yang harus diperhatikan oleh penyedia sebelum memasukkan penawaran. Karena dari draft kontrak inilah akan ketahuan ruang lingkup pekerjaan, tahapan, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memulai pekerjaan, bagaimana proses pemeriksaan dan serah terima, serta hal-hal lain yang dapat mempengaruhi nilai penawaran penyedia.

Ada beberapa jenis kontrak dalam pengadaan barang/jasa yang harus diketahui dan dipahami oleh PPK. Hal ini bertujuan agar PPK mampu memastikan kesesuaian antara jenis kontrak dengan jenis pekerjaan. Apa dan kapan harus menggunakan kontrak lumpsum, kontrak harga satuan, gabungan lumpsum dan harga satuan, kontrak persentase, kontrak terima jadi, kontrak tahun tunggal, dan kontrak tahun jamak. Itu baru dari sisi jenis kontraknya. Belum membahas mengenai syarat-syarat umum kontrak (SSUK) dan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK). Perlakuan terhadap pekerjaan yang bersifat kritis juga harus berbeda dengan perlakukan pekerjaan rutin. Bahkan untuk pekerjaan yang dilaksanakan menjelang akhir tahun anggaran harus memperhatikan klausul denda, batas akhir pekerjaan, dan pembayaran, khususnya apabila pekerjaan melewati batas pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

MENERBITKAN SPPJB

Unit Layanan Pengadaan/Panitia Lelang menyampaikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan tidak ada sanggahan dari peserta, maupun sanggahan banding.

Walaupun ketentuan penerbitan SPPBJ telah dipersiapkan secara matang oleh ULP/panitia pengadaan, sebaiknya PPK meneliti ulang Berita Acara Hasil Pelelangan yang diserahkan oleh Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan mere-view Berita Acara Hasil Pemeriksaan diantaranya :

1. Cek proses pelaksanaan pemilihan. Jika PPK melihat adanya kesalahan prosedur pemilihan yang dihasilkan oleh Unit Layanan Pengadaan /Panitia Pengadaan dengan data dan bukti, PPK berhak mengembalikannya kepada Unit Layanan Pengadaan.
2. Cek Harga Penawaran dengan Total HPS. Nilai penawaran di bawah 80% dari HPS, atau di atas 80% dari HPS.
3. Cek Kemampuan Personil. Jika PPK memandang personil tidak kompeten, PPK berhak meminta pengganti personil dengan tenaga yang dipersyaratkan.

Jika proses pemilihan yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan sudah dianggap memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan terutama yang berkaitan dengan spesifikasi teknis, HPS dan kontrak, selanjutnya PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang. Penerbitan SPPBJ yang dikeluarkan oleh PPK berisikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan pembuatan kontrak antara lain :


1. Besarnya Jaminan Pelaksanaan yang harus dibuat oleh penyedia jasa;

• Nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
• Nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.

2. Jaminan Pelaksanaan sudah harus diberikan oleh Penyedia Jasa kepada PPK paling lambat 14  hari sejak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

3. Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi atau pekerjaan selesai untuk pengadaan barang/jasa lainnya.

Menandatangani Kontrak

Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan kontrak, dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan:

1. Penandatangan kontrak dilakukan paling lambat 14 hari (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan :

• Nilai jaminan pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100 % (seratus persen) nilai total HPS adalah sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai kontrak.
• Nilai jaminan pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi atau di bawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS, dan
• Masa berlaku jaminan pelaksanaan sejak tanggal penandatangan kontrak sampai serah terima barang berdasarkan kontrak.

2. Sebelum menandatangani kontrak PPK dan Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk memeriksa konsep kontrak yang meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgeriijk Wetboek) menyebutkan: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

PPK harus memperhatikan hal ini, karena apabila salah satu dari 4 hal tersebut tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak menjadi tidak sah. Sebelum penandatanganan, PPK harus yakin bahwa yang mewakili penyedia adalah benar-benar direktur atau kuasa direktur yang nama penerima kuasa ada dalam akta atau pejabat yang menurut anggaran dasar perusahaan berhak untuk mengikat perjanjian. Para pihak juga dalam kondisi sah untuk mengikat perjanjian, pokok perjanjiannya jelas dan tidak ada hal-hal yang melanggar hukum, baik perdata maupun pidana, dalam isi perjanjian.

MELAKSANAKAN KONTRAK

Kontrak adalah dokumen yang memiliki kekuatan hukum serta mengikat para pihak. Namun, terkadang karena kesibukan secara struktural, Pejabat Pembuat Komitmen hanya menandatangani dan melupakan pelaksanaannya. Penyedia barang/jasa dibiarkan bekerja seenak mereka atau hanya menyerahkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan pada konsultan pengawas. Mereka lupa, bahwa pelaksanaan pekerjaan adalah tanggung jawab PPK. Apabila terjadi permasalahan, sering dibiarkan begitu saja dan baru kalang kabut apabila pekerjaan telah selesai atau mengalami hambatan. Ini yang sering terjadi pada pekerjaan konstruksi, khususnya apabila pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Sudah menjadi aturan baku, bahwa tahun anggaran berakhir 31 Desember bagi pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan kontrak tahun tunggal. Tapi baru kalang kabut akhir Desember setelah melihat pekerjaan belum selesai 100% bahkan tidak dapat diselesaikan tepat tanggal 31 Desember. Bahkan sebagian kasus, baru pusing setelah masuk bulan Januari.

Keterlambatan pekerjaan tidak terjadi begitu saja dan tidak terjadi hanya dalam semalam. Sejak awal, setiap keterlambatan telah dapat dideteksi. Seharusnya, apabila ada gejala-gejala awal keterlambatan, misalnya material yang seharusnya sudah masuk belum tiba, atau curah hujan yang terjadi diluar perkiraan, maka dapat dilakukan tindakan pencegahan dan langkah-langkah penanggulangan. Apabila setelah dicoba ditanggulangi tetap tidak dapat teratasi, maka klausul kontrak kritis dapat diberlakukan. Lagi-lagi, khusus klausul kontrak kritis sudah harus dipersiapkan pada saat perencanaan atau penyusunan draft kontrak. Namun, alangkah banyak PPK yang setelah menandatangani kontrak seakan-akan melupakan adanya sebuah pekerjaan yang berada dibawah tanggungjawabnya. Malah ada yang baru turun ke lokasi proyek pembangunan gedung kalau atasannya hendak berkunjung. Sehingga, saat menghadapi masalah menjadi ‘gelagapan’ dan kebingungan. PPK wajib memiliki kemampuan untuk membaca time shedule dan berbagai jenis bentuk dan mekanisme kontrol pekerjaan (rahmanmokoginta).

Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa

Melaporkan pelaksanaan pekerjaan ini tidak sekedar membuat laporan asal bapak senang. PPK juga harus mampu melaporkan kesesuaian antara kontrak yang ditandatangani dengan pelaksanaan pekerjaan. Selain kemajuan fisik, yang sering ditanyakan oleh PA/KPA adalah kemajuan daya serap anggaran serta kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan.

Yang harus diingat, setiap kendala merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh PPK, sehingga setiap laporan terhadap kendala harus dibarengi dengan laporan rencana penyelesaian terhadap kendala tersebut.

Peyerahan Hasil Pekerjaan

Salah satu temuan yang paling sering terjadi adalah pengadaan barang/jasa fiktif. Hal ini terjadi karena PPK tidak cermat dalam melihat barang/jasa yang diadakan. Hasil pekerjaan yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa diterima bulat-bulat dan tidak melakukan prinsip check, recheck and crosschek

Karena tidak memahami jenis barang/jasa yang diadakan, PPK biasanya menerima dokumen apapun yang disodorkan oleh penyedia. Walaupun ada panitia penerima hasil pekerjaan atau ada konsultan pengawas, penanggung jawab pekerjaan tetap berada di tangan PPK, sehingga pemeriksaan atas barang/jasa yang telah diadakan tetap mutlak dilakukan oleh PPK sebelum diserahkan kepada PA/KPA.

Penyerahan hasil pekerjaan tidak sekedar menyerahkan secara fisik, melainkan harus menyerahkan sesuai dengan fungsi dan kemampuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan serta dokumen kontrak. Oleh sebab itu, pada saat pengujian, PPK harus bisa memastikan setiap spesifikasi sesuai dengan yang telah ditetapkan dan alat/barang berfungsi sesuai ketentuan. Dari keterangan tersebut di atas jelas, bahwa beberapa tugas pokok dan fungsi PPK, bahwa tugas PPK tidak sekedar tanda tangan kontrak.